Pertimbangan Hukum merupakan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas permintaan kementerian/lembaga/ instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD karena memerlukan pertimbangan/pendapat hukum/legal opinion/legal audit/ tentang kebijakan yang akan diambil, tentang permasalahan hukum yang dihadapi, ataupun pendampingan hukum atas kegiatan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum atau agar suatu program/kegiatan sesuai aturan/hukum.