Bantuan Hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasar Surat Kuasa Khusus atas permintaan kementerian/lembaga/instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD yang sedang bersengketa dengan orang atau badan hukum, baik untuk diselesaikan secara non litigasi maupun litigasi. Berdasar Surat Kuasa Khusus JPN dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam proses litigasi, baik sebagai Penggugat/Tergugat dalam perkara perdata, dan sebagai kuasa Termohon dalam perkara Tata Usaha Negara; atau sebagai kuasa dari pihak kementerian/lembaga/instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD penyelesaian secara non litigasi.